oleh

Jamsosratu Tahap Pertama di Kabupaten Lebak Cair

-Berita, Lebak-84 views

Suara Banten.iD – Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten, tahun ini mengalokasikan anggaran Bantuan sosial (Bansos) Jamsosratu sebesar Rp 87,5 miliar. Anggaran tersebut untuk 50.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Kepala dinas sosial (Kadinsos) Banten, Nurhana mengatakan, Pemrov Banten sangat fokus dan komitmen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik melalui kebijakan koordinasi maupun dukungan anggaran yang dituangkan dalam program kegiatan, salah satunya program Bansos.
“Bahkan, alokasi anggaran untuk Bansos pada tahun ini ada kenaikan sekitar 37 persen. Tahun 2018 sebesar Rp 57,5 miliar, dan tahun ini sebesar Rp 90,9 miliar untuk belanja Bansos,” kata Nurhana saat acara penyaluran Jamsosratu tahap pertama di gedung Serba Guna Asakinah, Kecamatan Cibadak, Lebak, Kamis (11/4/2019).

Ia menjelaskan, alokasi anggaran khusus untuk Bansos Jamsosratu tahun 2019 sebesar Rp 87.5 miliar untuk 50.000 RTS. Setiap RTS mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.750.000 per tahun. Penyalurannya dilakukan dua tahap, tahap pertama Rp1.000.000 dan tahap dua Rp 750.000.

“Pada tahap pertama, totalnya sebesar Rp 27,5 miliar yang disalurkan pada bulan April ini kepada 27.571 RTS se-Banten sebesar Rp 1 juta per RTS. Penyaluran tahap satu, di kabupaten Lebak sebesar Rp 7.621.000.000 untuk 7.621 RTS masing-masing RTS sebesar Rp 1 juta,” katanya.

Program Bansos ini, kata dia, merupakan bentuk dukungan dan komitmen sinergitas antara Pemprov dan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor” 96 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor” 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Selain itu, kata dia, dalam hal mekanisme penyaluran Bansos ini, antara Pemprov dan pemerintah pusat juga sejalan, sebagaimana amanat Peratutran Presiden Nomor: 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

“Pemprov Banten telah melaksanakan penyaluran bantuan sosial melalui mekanisme non tunai melalui lembaga perbankan,” katanya.

Sementara, Wakil Gubernur Banten, Andhika Hazrumy mengatakan, sejalan dengan semangat Inpres Nomor:10 tahun 2016 tentang aksi penjegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana, bantuan sosial yang diberikan langsung ke rekening para penerima bantuan, sehingga diharapkan bantuan sosial dapat berjalan transparan dan akuntabel.
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau disebut juga National Payment Gateway, lanjut dia, merupakan terobosan pemerintah untuk menghapus sekat-sekat yang selama ini diciptakan melalui peraturan dari masing-masing bank. Dimana, untuk mengakses kebutuhan perbankan maupun transaksi hanya bisa dilakukan pada bank yang sama.

“Dengan GPN, transaksi dapat dilakukan di seluruh perbankan,” katanya. (AK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed